POLITIK HUKUM INKLUSIFITAS HAK-HAK WARGA NEGARA SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM

Abstract

Pada dasarnya politik hukum adalah keinginan atau tindak lanjut dilakukannya atau tidak dilakukannya sikap pemerintah terhadap sesuatu dalam menentukan kebijakan untuk rakyatnya, keinginan pemerintah dalam negara hukum diejawantahkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah seluruh politik hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah, belakangan politik hukum secara komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah dianggap setengah hati karena tidak mengatur secara komprehensif kebutuhan warga terkait hak-hak warga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, atas dasar tersebut, penelitian ini mempertanyakan apakah hak-hak warga telah terakomodir secara komprehensif dan inklusif? Serta apakah ideologi pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah menjamin kepastian hukum inklusifitas hak-hak warga negara? Melalui metode penelitian yuridis normatif dan kajian kepustakaan, dari bahan-bahan sekunder pnelitian ini menyimpulkan bahwa agar hak-hak warga bangsa terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu aturan yang baku. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik