ANALISA EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI TENTANG KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI IMPOR ELEKTRONIK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peraturan menteri terhadap kontrak dagang yang efektif dalam transaksi impor elektronik, tujuan utamanya adalah hukum yang diatur dalam peraturan menteri terhadap adanya Kegiatan perdagangan luar negeri harus tegas mengatur seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder). Kegiatan perdagangan luar negeri yang lazim dilakukan salah satunya adalah impor barang dagang, Pada era globalisasi sekarang ini sudah sedemikian terbuka lebar dan membuka kesempatan bisnis yang luas kepada para Usahawan Kecil dan Menengah (UKM) yang potensial, untuk memasuki pasar berbagai Negara. Sejalan dengan globalisasi ini, salah satu produk yang berkembang dan di Impor adalah produk elektronika dan telematika meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. Jika dihitung rata-rata mencapai 59,31% per tahun, mayoritas produk impor paling besar berasal dari Tiongkok salah satunya produk elektronik seperti telepon genggam dan laptop. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 12/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya US$ 100 menjadi US$ 75/hari. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan Penulisan ini akan menganalisa berbagai regulasi mengenai kontrak dagang yang berkaitan dengan transaksi Impor barang elektronik, dengan melalui pendekatan regulasi (Statuta Approach). Selain itu juga menganalisa pengaturan impor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta akibat hukum impor barang elektronik murah dari Tiongkok terhadap produk dalam negeri kegiatan impor antar negara sejauh ini, terus berkembang dan mengalami percepatan. Oleh karena itu keberadaan kontrak dagang sebagai dokumen tertulis yang mengikat dan menjamin kepentingan kedua belah pihak menjadi sangat penting